Dirtikers Ditjenpas Lakukan Monitoring dan Evaluasi Sistem Teknologi Informasi Lapas Purwokerto

PURWOKERTO - Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Tikers) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam rangka meninjau implementasi sistem teknologi informasi dalam operasional Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto pada Rabu (15/01/25).

Dalam kunjungannya, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Dirtikers) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Maulidi Hilal beserta rombongan disambut langsung oleh Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

Rombongan berkesempatan melihat sistem IT dan penerapan pelaksanaan pelayanan Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Purwokerto melalui Rekam Medis Elektronik.

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

Teknologi itu memberikan kemudahan Petugas Klinik dalam memberikan pelayanan kepada Pasien Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Pada kesempatan itu Dirtikers menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan standar operasional di lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Penghijauan Koramil 11/Manyaran Gandeng Seluruh Komponen Masyarakat

"Revitalisasi ini tidak hanya meliputi aspek infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan sistem pengelolaan lapas agar lebih modern dan efisien, " ungkapnya.

Selain itu, Ia meninjau Kampus Pembangunan yang menyelenggarakan perkuliahan khusus kepada Narapidana. Kampus tersebut merupakan hasil kerja sama Ditjenpas dengan Universitas Perwira Purbalingga.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi serta masukan yang konstruktif dalam pengembangan sistem teknologi informasi di seluruh Lapas di Indonesia, sehingga proses pemasyarakatan dapat berjalan lebih modern dan efektif sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam transformasi digital.